nusakini.com--Saat memberi sambutan usai melantik Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga menyinggung soal dinamika pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di provinsi tersebut. Ia berharap, pesta demokrasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) bisa menjadi pesta politik yang bermartabat. Karena itu ia meminta, seluruh kandidat baik yang bertarung di pemilihan gubernur, atau di pemilihan bupati dan walikota, mengedepankan kompetisi adu gagasan. 

" Semua yang terlibat dalam Pilkada, harus berani melawan racun demokrasi. Politik uang, ujaran kebencian, fitnah dan hoax, harus dilawan. Kembangkan dan utamakan politik adu konsel dan gagasan," kata Tjahjo di Makassar, Sulsel, Senin (9/4). 

Tjahjo sendiri bersyukur, dua kali gelombang Pilkada serentak digelar, prosesnya berjalan aman dan damai. Memang ada riak. Tapi dinamika politik yang terjadi di dua Pilkada, masih terbilang wajar. Karena itu ia minta, seluruh pasangan calon yang bertarung di Pilkada serentak di Sulsel, tidak menggunakan racun demokrasi untuk meraih kemenangan. 

" Saya yakin Pilkada di Sulsel bisa lancar dan aman. Kuncinya pada Pak Soni (Sumarsono) sebagai penjabat. Tolong bangun koordinasi dengan kepolisian, DPRD, TNI, dukung penuh KPU dan Panwaslu. Libatkan tokoh agama. Termasuk perguruan tinggi yang ada. Pemda tak hanya gubernur dan kepala desa, ada polisi, TNI, tokoh masyarakat. Saya yakin Pak Soni sebagai penjabat bisa bangun sinergi dan komunikasi. Pak Soni punya pengalaman jadi Penjabat," tutur Tjahjo. 

Selesai melantik dan memberi arahan, Menteri Tjahjo juga sempat dicegat para wartawan yang banyak menanyakan berbagai isu. Seorang wartawan menanyakan mungkin ada pesan khusus yang mungkin ditekankan Tjahjo pada Penjabat Gubernur Sulsel yang baru dilantik. Menurut Tjahjo, Sumarsono sudah pengalaman menjadi Penjabat atau Plt. Pastinya telah paham apa yang harus dikerjakan. 

"Saya kira Pak Soni (Sumarsono) sudah paham apa tugas sebagai Penjabat. Tapi yang pertama tentunya, harus cepat berkoordinasi dengan semua elemen, tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan daerah-daerah untuk mensukseskan Pilkada serentak," katanya. 

Hal kedua yang harus dilaksanakan Penjabat Gubernur, kata Tjahjo, adalah menjamin jalannya roda pemerintahan. Dan, dipilihnya Penjabat, tujuannya jangan sampai terjadi kekosongan kepemimpinan " Ini fungsi Pak Soni (Sumarsono) sebagai Dirjen Otda yang bisa menggerakkan, mengorganisir Sekda sampai SKPD sampai ke tingkat kepala desa, " katanya. 

Tjahjo yakin Sumarsono sebagai Penjabat Gubernur akan melanjutkan program - program yang sudah berhasil dilaksanakan oleh gubernur yang lama. Sumarsono sendiri akan bertugas, sampai dilantiknya gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil Pilkada. 

" Saya yakin Pak Soni (Sumarsono) mampu dan harus didukung oleh semua pihak," katanya. 

Pertanyaan lain yang dilontarkan wartawan terkait netralitas ASN di musim Pilkada. Tjahjo menegaskan, dalam hal netralitas ASN, kepolisian dan TNI bisa jadi rujukan. Dua institusi itu, dengan tegas ingin menegakkan netralitas ASN. 

" Menpan sudah mengeluarkan aturan kalau sampai ada bukti ASN yang melibatkan langsung atau tidak langsung mendukung satu pasangan calon dengan dalih atau janji apapun pasti akan ada sanksi. Mulai sanksi pemecatan, sanksi penurunan pangkat, sanksi menonaktifkan sudah secara rinci dipersiapkan oleh kantor Menpan," tutur Tjahjo. 

Mengenai mengapa Sumarsono yang dipilih jadi Penjaga Gubernur di Sulsel, menurut Tjahjo tentu dengan berbagai pertimbangan. Di lihat dari syarat, Sumarsono memenuhinya, karena yang bersangkutan merupakan pejabat setingkat eselon I. Sulsel sendiri adalah daerah yang cukup punya kekhasan. Termasuk dalam dinamika demokrasinya.  

" Nah, Pak Soni (Sumarsono) punya pengalaman memanage dengan baik mulai Pilkada Sulawesi Utara dan DKI Jakarta, itu pertimbangan saya mengajukan kepada bapak Presiden melalui Pak Mensesneg untuk menunjuk Pak Soni sebagai Penjabat Gubernur yang ada di Sulsel. (p/ab)